Lawan Kemiskinan Dengan Sinergitas

FOTO : Istimewa



Permasalahan kemiskinan hingga saat ini masih sulit ditanggulangi.Baik pemerintah pusat maupun daerah telah memlakukan berbagai upaya demi mengurangi angka kemiskinan di Indonesia yang garfiknya semakin menanjak. Pasalnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Maret 2017 jumlah penduduk miskin, yakni penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan di lndonesia mencapai 27,77 juta orang (10,64 persen dari jumlah total penduduk).  Di mana, menurut Kepala BPS Suhariyanto, angka tersebut bertambah 6,90 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2016 yang sebesar 27,76 juta orang (10,70 persen). Meski secara presentase angka kemiskinan mengalami penurunan, namun secara jumlah angka tersebut mengalami kenaikan.

 (https://bisnis.tempo.co/read/892130/maret-2017-jumlah-penduduk-miskin-indonesia-capai-2777-juta)

Melihat data tersebut, sepertinya pemerintah harus lebih bekerja keras dalam mencari soslusi terbaik untuk memecahkan permasalahan tersebut. Karena itu, sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pengentasan kemiskinan harus ditingkatakan. Mengingat, kemiskinan di Indonesia jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak proposinal jika pengetasan kemiskinan dilakukan hanya beberapa instansi atau lembaga saja.

Tulisan diatas cuma sekedar pemanasan, sebelum melanjutkan membaca tulisan dibawah, silahkan seduh kopimu dulu gaes.

Kemiskinan di Indonesia ada bermacam-macam jenisnya. Namun, ada dua persoalan besar kemiskinan yang beberapa tahun kebelakang menjadi fokus Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI). Yakni, kesehatan dan pendidikan. Dengan memberikan Bantuan Sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) kepada kedua persoalan tersebut diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan. Menurut Menteri Sosial (Mensos), Khofifah Indar Parawansa efek dari meningkatnya pendidikan anak keluarga miskin sangat besar. Sebab, dengan pendidikan yang cukup seseorang bisa mengakses pekerjaan yang jauh lebih baik yang berdampak pada meningkatkan pendapatan keluarga.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis awal tahun lalu, anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,72 tahun, meningkat 0,17 tahun dibandingkan pada 2015. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 7,95 tahun, meningkat 0,11 tahun dibandingkan tahun sebelumnya.

(Siaran Pers Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial RI, 13 Juli 2017)

Untuk dapat merealisasikan tujuan dari Kemensos, Pendamping Sosial dalam hal ini sebagai ujung tombak harus sekeratif dan semaksimal mungkin dalam memberikan pendampingan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Di mana, Pendamping Sosial dituntut tidak sekedar hanya menyalurkan bansos saja, namun harus mengubah pola fikir KPM untuk bisa memaksimalkan bantuan yang diperoleh. Artinya, bansos yang diberikan menjadi sebuah modal untuk KPM meningkatkan kesejahteraan. Lantaran KPM tidak selamanya mendapatkan Bansos dari Kemensos yang menyasar ke seluruh provinsi ini.

Walau demikian, bansos dari Kemensos tidak bisa mengcover seluruh warga miskin di Indonesia. Karena itu, Pemerintah Daerah (Pemda) juga harus ikut bekerja keras untuk memutus mata rantai kemiskinan. Di mana, upaya tersebut tidak bisa dilakukan SKPD tertentu saja. Dalam hal ini Dinas Sosial (Dinsos). Mengingat upaya tersebut bukan pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu, seluruh SKPD di daerah perlu ikut berkontribusi dalam pengetasaan kemiskinan. Lantaran setiap SKPD memiliki kewenangan untuk membuat sebuah program. Di mana salah satu program yang dibuat diarahkan ke upaya pengentasan kemiskinan. Dengan cara tersebut angka kemiskinan diyakini akan berkurang. Belum lagi, Corporate social responsibility (CSR) setiap perusahan jika diarahkan ke sana, maka bukan tidak mungkin persoalan kemiskinan akan cepat ditanggulangi.